Kumpulan Undang Undang

Undang Undang Tahun 2011

kumpulanhukum — Sat, 05 Feb 2011 16:43:52 +0000

1. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
pdf

2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
pdf

3. TRANSFER DANA
pdf

4. INFORMASI GEO SPASIAL
pdf

5. AKUNTAN PUBLIK
pdf

6. KEIMIGRAISAN
pdf

7. MATA UANG
pdf

8. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
pdf

9. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
pdf

10. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
pdf

11. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
pdf

12. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
pdf

13. PENANGANAN FAKIR MISKIN
pdf

14. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
pdf

15. PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM
pdf

16. BANTUAN HUKUM
pdf

17. INTELIJEN NEGARA
pdf

18. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
pdf

19. PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
pdf

20. RUMAH SUSUN
pdf

Undang Undang tahun 2010

kumpulanhukum — Thu, 26 Aug 2010 13:13:28 +0000

1. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
batang tubuh.pdf
penjelasan.pdf

2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
pdf

3. PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pdf

4. PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
pdf

5. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
pdf

6. PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)
pdf

7. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
pdf

8. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
pdf

9. KEPROTOKOLAN
pdf

10. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
pdf

11. CAGAR BUDAYA
pdf

12. GERAKAN PRAMUKA
pdf

13. HORTIKULTURA
pdf

Undang undang tahun 1999

kumpulanhukum — Thu, 17 Dec 2009 16:27:16 +0000

1. PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
pdf

2. Partai Politik
pdf

3. TENTANG PEMILIHAN UMUM
pdf

4. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
pdf

5. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
pdf

6. PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
doc

7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
pdf

11. PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
doc

12. PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
doc

13. PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
doc

14. PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
doc

15. PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
doc

17. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
doc

18. JASA KONSTRUKSI
pdf

19. PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
doc

20. PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
doc

21. PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
doc

22. PEMERINTAHAN DAERAH
pdf

23. BANK INDONESIA
pdf

24. LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
pdf

25. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
pdf

26. PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
doc

27. PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
doc

28. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
doc

29. PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
doc

30. ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
pdf

31. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pdf

32. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
pdf

33. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
pdf

34. PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
pdf

35. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
pdf

36. TELEKOMUNIKASI
pdf

38. PENGELOLAAN ZAKAT
doc

41. KEHUTANAN
pdf

Undang undang tahun 2000

kumpulanhukum — Fri, 06 Nov 2009 22:16:10 +0000

1. PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
doc

2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
pdf

3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
pdf

4. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
pdf

5. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
pdf

6. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
pdf

7. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
pdf

8. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
pdf

9. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
pdf

10. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
pdf

11. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
pdf

12. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
pdf

13. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
pdf

14. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
pdf

15. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
pdf

16. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
pdf

17. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
pdf

19. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
pdf

20. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
pdf

22. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
pdf

23. PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
pdf

24. PERJANJIAN INTERNASIONAL
pdf

25. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
pdf

26. PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
pdf

27. PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
pdf

28. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

29. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
pdf

30. RAHASIA DAGANG
pdf

31. DESAIN INDUSTRI
pdf

32. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
pdf

33. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
pdf

34. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
pdf

35. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
pdf

36. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

37. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

38. PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
pdf

Undang Undang Tahun 2001

kumpulanhukum — Sun, 01 Nov 2009 05:06:03 +0000

1. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
doc

2. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
pdf

3. PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
pdf

4. PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
pdf

5. PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
pdf

6. PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
pdf

7. PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
pdf

8. PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
pdf

9. PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
pdf

10. PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
pdf

11. PEMBENTUKAN KOTA BATU
pdf

12. PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
pdf

13. PEMBENTUKAN KOTA BAU BAU
pdf

14. PATEN
pdf

15. MERK
pdf

16. YAYASAN
pdf

17. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
pdf

18. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
pdf

19. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
pdf

20. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pdf

21. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
pdf

22. MINYAK DAN GAS BUMI
pdf

Undang Undang Tahun 2002

kumpulanhukum — Mon, 17 Aug 2009 10:12:00 +0000

1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
pdf

2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
pdf

3. PERTAHANAN NEGARA
pdf

4. PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
pdf

5. PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
pdf

6. PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
pdf

7. PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
pdf

8. PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA
pdf

9. PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
pdf

10. PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
pdf

11. PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO
pdf

12. PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
pdf

13. PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
pdf

14. PENGADILAN PAJAK
pdf

15. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
pdf

16. PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
pdf

17. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
pdf

18. SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
pdf

19. HAK CIPTA
pdf

20. KETENAGALISTRIKAN
pdf

21. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
pdf

22. GRASI
pdf

23. PERLINDUNGAN ANAK
pdf

24. SURAT UTANG NEGARA
pdf

25. PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
pdf

26. PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL,? KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA
pdf

27. PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
pdf

28. BANGUNAN GEDUNG
pdf

29. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
pdf

30. KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pdf

31. PARTAI POLITIK
pdf

32. PENYIARAN
pdf

Undang Undang Tahun 2003

kumpulanhukum — Thu, 23 Jul 2009 21:29:55 +0000

1. PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
pdf

2. PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
pdf

3. PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR
pdf

4. PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
pdf

5. PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
pdf

6. PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO
pdf

7. PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
pdf

8. PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
pdf

9. PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
pdf

10. PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA
pdf

11. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
pdf

12. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
pdf

13. KETENAGAKERJAAN
pdf

14. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
pdf

15. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

16. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

17. KEUANGAN NEGARA
pdf

18. ADVOKAT
pdf

19. BADAN USAHA MILIK NEGARA
pdf

20. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
pdf

21. PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
pdf

22. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
pdf

23. PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
pdf

24. MAHKAMAH KONSTITUSI
pdf

25. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
pdf

26. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
pdf

27. PANAS BUMI
pdf

28. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
pdf

29. PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
pdf

30. PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
pdf

31. PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
pdf

32. PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
pdf

33. PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
pdf

34. PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
pdf

35. PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA
pdf

36. PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
pdf

37. PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
pdf

38. PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
pdf

39. PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
pdf

40. PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU
pdf

41. PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
pdf

Undang Undang Tahun 2004

kumpulanhukum — Thu, 23 Jul 2009 06:12:27 +0000

1. PERBENDAHARAAN NEGARA
pdf
penjelasan

2. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
pdf

3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
pdf

4. KEKUASAAN KEHAKIMAN
pdf
penjelasan

5. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
pdf
penjelasan

6. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
pdf
penjelasan

7. SUMBER DAYA AIR
pdf
penjelasan

8. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
pdf

9. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
pdf
penjelasan

11. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
pdf

12. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
pdf

13. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
pdf

14. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
pdf

15. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
pdf

16. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
pdf

19. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

22. KOMISI YUDISIAL
pdf
penjelasan

23. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
pdf

24. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
pdf

32. PEMERINTAHAN DAERAH
pdf
penjelasan

33. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
pdf
penjelasan

Undang Undang Tahun 2005

kumpulanhukum — Thu, 16 Jul 2009 02:16:25 +0000

1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
pdf

2. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
penjelasan pdf

3. SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
doc

4. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
doc

5. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
doc

6. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
doc

7. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
doc

8. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
doc

11. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
doc

12. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
doc

Undang Undang tahun 2006

kumpulanhukum — Wed, 15 Jul 2009 16:28:59 +0000

1. BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
pdf

2. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
pdf

3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
pdf

4. PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN
pdf

5. KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997
pdf

6. KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999
pdf

7. KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003
pdf

8. PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
pdf

9. SISTEM RESI GUDANG
pdf

10. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf

11. PEMERINTAHAN ACEH
pdf
penjelasan pdf

12. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
pdf
penjelasan pdf

13. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
pdf

14. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
pdf

15. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
pdf

16. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
pdf

17. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
pdf

18. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
pdf

19. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
pdf

20. KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA
pdf

21. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
pdf

22. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
pdf

23. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
pdf