Juli 14, 2009
Undang Undang Tahun 2009
1. PENERBANGAN
pdf
2. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
pdf
3. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
pdf
4. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
pdf
5. PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
pdf
6. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
7. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
8. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
pdf
9. BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
pdf
10. KEPARIWISATAAN
pdf
11. KESEJAHTERAAN SOSIAL
pdf
12. PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
pdf
13. PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
pdf
14. PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
pdf
15. PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
pdf
16. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
17. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
18. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
pdf
19. PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
pdf
20. GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
pdf
21. PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
pdf
22. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
pdf
23. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
pdf
24. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
pdf
25. PELAYANAN PUBLIK
pdf
26. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
pdf
27. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
pdf
28. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
pdf
29. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
pdf
30. KETENAGALISTRIKAN
pdf
30. KETENAGALISTRIKAN
pdf
31. METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
pdf
32. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
pdf
33. PERFILMAN
pdf
34. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
35. NARKOTIKA
pdf
36. KESEHATAN
pdf
37. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
38. POS
pdf
39. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
pdf
40. KEPEMUDAAN
pdf
41. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
pdf
42. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
pdf
43. KEARSIPAN
pdf
44. RUMAH SAKIT
pdf
45. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
pdf
46. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pdf
47. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
pdf
48. KEKUASAAN KEHAKIMAN
pdf
49. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
pdf
50. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
pdf
51. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
pdf
52. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
pdf
Kumpulan Undang Undang 
Hairunisa said,
Agustus 14, 2009 pada 12:30 am
Ass.Wr.Wb
Dengan hormat,
Dimana saya bisa mendonwload kumpulan Produk Hukum tahun 2009 sampai bulan Juli 2009. Dan bagaimana caranya agar saya mendapatkan produk hukum jika ada yang terbaru. Terima kasih atas bantuannya.
wassallam
Nisa Harbi
kumpulanhukum said,
November 17, 2009 pada 12:35 pm
silahkan kembali kunjungi halaman ini, akan selalu kami update
syukriy said,
November 1, 2009 pada 4:04 am
informasi yang sangat bermanfaat. terima kasih…
kumpulanhukum said,
November 1, 2009 pada 4:15 am
terima kasih atas kunjungannya. kami akan mengupdate undang-undang yang belum ada dalam list.
Ody said,
November 23, 2009 pada 9:59 am
Terima kasih atas informasinya terutama mengenai produk Hukum RI, Semoga selalu berlanjut demi Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia
kumpulanhukum said,
November 23, 2009 pada 10:25 am
terimakasih atas kunjungannya
Rion Aritonang said,
November 28, 2009 pada 6:23 am
wah trims bro. byk membantu nih. maju terus
kumpulanhukum said,
Desember 3, 2009 pada 5:33 pm
terima kasih telah berkunjung
munadi hanafiah said,
Februari 7, 2010 pada 1:29 am
saya ingin tahu lebih jelas tentang penggunaan stempel dinas untuk sekretariat terutama sekretariat Desa dan Kecamatan. tolong dong di undang – undang nomor berapa yg mengatur tentang hal tersebut.
Terima Kasih.
kumpulanhukum said,
Februari 7, 2010 pada 6:31 am
mungkin ini yg dimaksud peraturan menteri dalam negri n0 3 tahun 2005
Andri said,
Februari 12, 2010 pada 3:58 am
Terima kasih atas tentang produk hukum RI, Semoga akan selalu berlanjut demi kemajuan bangsa ini .
kumpulanhukum said,
Februari 12, 2010 pada 7:33 am
terimakasih atas kunjungannya di blog ini
Ade Husnansyah said,
April 7, 2010 pada 10:57 pm
mohon kumpulanya lebih lengkap lagi pa…
Wendy said,
Oktober 30, 2010 pada 5:00 am
Sangat bermanfaat… kalau bisa… setiap ada UU, PP atau produk hukum lainnya… langsung dikirimkan/informasikan ke email masing-masing… mengingat sifat UU yang mengharuskan masyarakat untuk mengetahui dan mematuhinya walaupun belum sempat baca… (bila sudah dimuat dalam LN)
chandra said,
Desember 8, 2010 pada 5:44 am
terimakasih atas smua informasi masalah perundang-undangan RI yang sangat membantu saya dalam memahami undang-undang.
watiyo Tasmid said,
Maret 31, 2011 pada 7:09 am
tks sangat membantu dlm kesulitan mencari referensi…..
————————————————–
terimakasih telah berkunjung