12.17.09
Ditulis dalam hukum tagged arbitrase, BI, devisa, diskriminasi, haji, ibadah, jasa konstruksi, keamanan negara, kehutanan, KKN, korupsi, monopoli, nilai tukar, PARPOL, pemda, pemerintah, pemilu, rasial, referendum, subversi, susduk, telekomunikasi, tipikor, zakat pada 4:27 pm oleh kumpulanhukum
1. PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
pdf
2. Partai Politik
pdf
3. TENTANG PEMILIHAN UMUM
pdf
4. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
pdf
5. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
11.06.09
Ditulis dalam hukum tagged banggai kepulauan, bangunan, banten, batam, biruen, bohaemo, bontang, buol, buru, desain industri, gorontalo, ILO, internasional, KABUPATEN, karimun, kota, kutai barat, kutai timur, lembata, malinau, mentawai, morowali, nunukan, pajak, paksa, pelalawan, pemilu, penagihan, pengadilan ham, penghasilan, propenas, rahasia dagang, rokan hilir, rokan hulu, siak, simelue, sirkuit, tanah, tanaman, varietas pada 10:16 pm oleh kumpulanhukum
1. PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
doc
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
pdf
3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
pdf
4. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
pdf
5. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
11.01.09
Ditulis dalam Uncategorized tagged aceh, APBN, batu, bau bau, cimahi, gas bumi, hongkong, langsa, lhokseumawe, lubuk linggau, merk, minyak, otsus, padang sidempuan, pagar alam, PAPUA, paten, prabumulih, singkawang, surrender, tanjung pinang, tasikmalaya, tipikor, yayasan pada 5:06 am oleh kumpulanhukum
1. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
doc
2. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
pdf
3. PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
pdf
4. PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
pdf
5. PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
08.17.09
Ditulis dalam Undang Undang tagged antariksa, grasi, hak cipta, kelistrikan, kepolisian, KPK, pajak, PARPOL, pencucian uang, penyiaran, pertahanan negara, SUN pada 10:12 am oleh kumpulanhukum
1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
pdf
2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
pdf
3. PERTAHANAN NEGARA
pdf
4. PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
pdf
5. PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
07.23.09
Ditulis dalam Undang Undang tagged aceh, advokat, anggaran, APBN, bom bali, bumn, DPR, DPRD, energi, ILO, industri, KABUPATEN, ketenagakerjaan, keuangan negara, konstitusi, maluku, mk, money laundry, mpr, panas bumi, pemilu, pilpres, sisdiknas, susduk, terorisme, uang pada 9:29 pm oleh kumpulanhukum
1. PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
pdf
2. PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
pdf
3. PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR
pdf
4. PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
pdf
5. PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
Ditulis dalam Undang Undang tagged 2004, anggaran, bendahara, daerah, hubungan industrial, indonesia, KDRT, kehakiman, kehutanan, kejaksaan, kekerasan, keuangan, komisi yudisial, KY, LPS, MA, mahkamah, negara, pemerintah, pengadilan tinggi, pinjaman, pusat, SDA, simpanan, sumber daya air, tata usaha, Undang Undang, UU pada 6:12 am oleh kumpulanhukum
1. PERBENDAHARAAN NEGARA
pdf
2. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
pdf
3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
pdf
4. KEKUASAAN KEHAKIMAN
pdf
5. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
07.16.09
Ditulis dalam Uncategorized tagged 2005, APBN, budaya, ekonomi, hak, indonesia, inetrnasional, konvenan, nasional, olahraga, pemerintah, pengadilan agama, politik, sipil, sisial, sistem, Undang Undang, UU pada 2:16 am oleh kumpulanhukum
1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
pdf
2. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
pdf
3. SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
doc
4. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
doc
5. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
doc
Baca entri selengkapnya »
Permalink
07.15.09
Ditulis dalam Undang Undang tagged 2006, aceh, administrasi, anti korupsi, APBN, bpk, genetik, indonesia, kehutanan, kepabeanan, kewarganegaraan, konvensi, korban, pangan, pemerintah, penduduk, perikanan, perlindungan saksi, pertahanan, pertanian, pertimbangan, pidana, presiden, ranjau, resi gudang, terorisme, Undang Undang, UU pada 4:28 pm oleh kumpulanhukum
1. BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
pdf
2. PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
pdf
3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
pdf
4. PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN
pdf
5. KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
07.14.09
Ditulis dalam Undang Undang tagged UU, haji, indonesia, APBN, pajak, penerbangan, Undang Undang, ekspor, biaya, minerba, batubara, tambang, bhp, pendidikan, komersialisasi, pariwisata, sosial, penyelundupan, peternakan, kesehatan, gelar, tanda jasa, lalu lintas, angkutan jalan, pertanian, perikanan, kehakiman, kelistrikan, barang mewah, lahan, kawasan ekonomi khusus, pos, film, lingkungan hidup, BMG, meteorologi, klimatologi, geofisika, tipikor, narkotika, kepemudaan, kearsipan, rumah sakit, kependudukan, pembangunan, keluarga, PTUN, peradilan agama, peradilan umum pada 2:28 pm oleh kumpulanhukum
1. PENERBANGAN
pdf
2. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
pdf
3. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
pdf
4. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
pdf
5. PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
07.07.09
Ditulis dalam Undang Undang tagged APBN, bencana, cukai, ekstradisi, energi, indonesia, KABUPATEN, kereta api, pajak, pemilu, penanaman modal, penataan ruang, perpustakaan, pesisir, pidana, provinsi, pulau, rehabilitasi, rekonstruksi, rpjp, UU pada 12:34 pm oleh kumpulanhukum
1. PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
pdf
2. PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
pdf
3. PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
pdf
4. PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
pdf
5. PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
pdf
Baca entri selengkapnya »
Permalink
Halaman berikutnya
